Search

Subsidi Listrik Orang Kaya Dialihkan ke Warga Kurang Mamp

Alikanews.com – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mengurangi subsidi listrik. Pada 2011-2014, anggaran subsidi listrik selalu di atas Rp 90 triliun. Lalu pada 2015 subsidi listrik tinggal Rp 56,6 triliun, tahun 2016 turun lagi ke Rp 50,6 triliun, dan Rp 48,5 triliun di 2017.

Pengurangan anggaran subsidi dilakukan karena selama ini banyak yang salah sasaran. Sebagian besar dana subsidi malahan jatuh kepada orang kaya.

Pemerintah sejak 1 Januari 2017, menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Subsidi harus benar-benar dinikmati oleh orang-orang miskin. Maka subsidi listrik untuk 18,7 juta pelanggan rumah tangga (R-1) 900 VA dicabut. Hanya 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA saja yang masuk kategori tidak mampu dan layak disubsidi.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, menjelaskan bahwa pencabutan subsidi untuk orang-orang mampu membuat ruang fiskal pemerintah jadi lebih besar. Ada uang triliunan rupiah yang dapat dipakai untuk membangun infrastruktur kelistrikan di berbagai daerah, juga untuk menerangi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia.

Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2015 baru mencapai 88,3%. Artinya 11,7% wilayah Indonesia belum terlistriki. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal.

“Di ASEAN, rasio elektrifikasi negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, rasio elektrifikasinya sudah melampaui 98%,” kata Made kepada detikFinance, Sabtu (7/1/2017).

Ia menambahkan, ada puluhan juta rakyat Indonesia yang sampai sekarang belum mendapat listrik. “Rasio elektrifikasi 88,3% tersebut menunjukkan bahwa sekitar 29 juta jiwa penduduk Indonesia belum menikmati listrik,” paparnya.

Saat ini juga masih ada sekitar 12.000 desa di seluruh Indonesia yang belum terlistriki dengan baik, 2.500 desa diantaranya tak berlistrik sama sekali alias masih gelap gulita di malam hari. Warga di desa-desa tak berlistrik tentu lebih layak disubsidi ketimbang orang-orang mampu di perkotaan.

“Program 35.000 MW dan Program Indonesia Terang, pemerintah telah mencanangkannya. Khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, dalam bentuk pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar,” Made menerangkan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa penerima manfaat subsidi listrik hanya masyarakat miskin dan tidak mampu, yang sesuai dengan asas keadilan dan amanat Undang Undang. “Penghematan subsidi listrik akan dipakai untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengakselerasi rasio elektrifikasi,” pungkasnya.

 

Sumber : detik.com

Written by 

Related posts