Search

Dikonfrontasi dengan Saksi, Novel Baswedan; Tidak Ada Persiapan Khusus

Alikanews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan kesiapannya dihadirkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Novel dan dua penyidik lainnya akan dimintai keterangannya mengenai pernyataan saksi anggota DPR RI Miryam S Haryani yang mengaku ditekan dan diancam ketiga penyidik tersebut saat diperiksa di KPK.

“Saya kira persiapan biasa ya. Penyidik ketika mau dikonfirmasi dimintai keterangan atau proses tidak masalah bagi saya. Pada dasarnya seperti itu dan penyidik meyakini, memahami sekali proses yang dilakukan dengan proporsional dan profesional jadi saya yakin dan tidak ada persiapan khususnya,” kata Novel Baswedan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Novel memastikan tidak ada tekanan dan ancaman saat pemeriksaan Miryam S Haryani. Kata Novel, pihaknya akan menjelasan seluruh pemeriksaan terhadap Miryam.

“Rekan-rekan bisa melihat bagaimana keterangan itu diberikan di persidangan,” kata dia.

Sebelumnya, Miryam S Haryani berurai air mata saat memberikan kesaksiannya. Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu mengaku akhirnya menjawab sekenanya untuk menyenangkan penyidik yang memeriksa dia.

“Waktu saya duduk dia sudah mengatakan itu tahun 2010 mestinya saya ditangkap. Terus habis itu saya ditekan-tekan lagi,” kata Miryam dalam tangisnya.

Dalam dakwaan, Miryam meminta uang kepada Irman sejumlah Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Irman kemudian memerintahkan Sugiharto untuk menyiapkan uang dan menyerahkannya kepada Miryam.

Sugiharto kemudian meminta uang Rp 5 miliar dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudihardjo dan memerintahkan langsung agar diserahkan kepada Miryam.

Dari total uang tersebut, Miryam membagi-bagikannya secara bertahap yakni pertama untuk pimpinan Komisi II yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi masing-masing 25 ribu Dollar Amerika Serikat.

Kemudian tahap kedua adalah kepada sembilan orang ketua kelompok fraksi Komisi II DPR RI masing-masing 14 ribu Dollar Amerika Serikat termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi. Sementara ketiga adalah kepada 50 anggota Komisi II DPR RI masing-masing delapan ribu Dolar Amerika Serikat termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi.

Negara disebut menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triiun anggaran penggadaan KTP elektronik.

 

Sumber : tribunnews.com

Written by 

Related posts